Akhir-akhir ini banyak perbincangan masalah layanan Blackberry yang mau ditutup di Indonesia, namun dalam satu sumber menyebutkan bahwa Pemerintah Tidak Akan Memblokir Layanan Blackberry di Indonesia, berikut ulasannya.
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat Paula Sinjal memastikan, pemerintah tidak akan memblokir layanan ponsel pintar Blackbery. "Namun memang kebijakan pemblokiran salah satu layanan alat komunikasi oleh Pemerintah yang didasarkan atas aturan yang berlaku adalah suatu keharusan yang musti diambil, jika itu harus dilakukan," katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Paula menambahkan, rencana pemblokiran layanan Research In Motion (RIM) dengan produknya Blackberry adalah sikap tegas pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional. Dia mengatakan, agar supaya tidak bias dan ditanggapi negatif masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi intensif bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia menilai, jika mencermati opini masyarakat mengenai kebijakan pemerintah ada kesan masyarakat memahami sepotong-sepotong. "Yakni hanya berkisar terhadap kewajiban RIM yang belum dipenuhi, yaitu seputar pemblokiran situs-situs porno," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, masih ada pointers lainnya yang seakan-akan kurang direspons oleh masyarakat. "Akibatnya, ini menimbulkan opini yang bias. Seharusnya, menurut saya, kebijakan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena akan memiliki dampak positif bagi kemajuan masyarakat Indonesia ke depannya," tandasnya.
sumbernya.
Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat Paula Sinjal memastikan, pemerintah tidak akan memblokir layanan ponsel pintar Blackbery. "Namun memang kebijakan pemblokiran salah satu layanan alat komunikasi oleh Pemerintah yang didasarkan atas aturan yang berlaku adalah suatu keharusan yang musti diambil, jika itu harus dilakukan," katanya di Jakarta, baru-baru ini.
Paula menambahkan, rencana pemblokiran layanan Research In Motion (RIM) dengan produknya Blackberry adalah sikap tegas pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional. Dia mengatakan, agar supaya tidak bias dan ditanggapi negatif masyarakat, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi intensif bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia menilai, jika mencermati opini masyarakat mengenai kebijakan pemerintah ada kesan masyarakat memahami sepotong-sepotong. "Yakni hanya berkisar terhadap kewajiban RIM yang belum dipenuhi, yaitu seputar pemblokiran situs-situs porno," ujarnya.
Padahal, lanjutnya, masih ada pointers lainnya yang seakan-akan kurang direspons oleh masyarakat. "Akibatnya, ini menimbulkan opini yang bias. Seharusnya, menurut saya, kebijakan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena akan memiliki dampak positif bagi kemajuan masyarakat Indonesia ke depannya," tandasnya.
sumbernya.
0 komentar:
Posting Komentar